Aktivis Ideal, Serta Tongkat Estafet Pemerintahan Lama ke Pemerintahan Baru

Abdullah Saad

Manusia adalah ciptaan tuhan yang paling sempurna, memiliki hak khusus untuk bebas memilih berbuat baik atau tidak baik, bermodalkan otak untuk berfikir itulah manusia memilih jalan kehidupan yang mereka kehendaki, namun perangkat otak ini tidak ujuk-ujuk langsung bisa kita gunakan berfikir.

Manusia harus memalui proses panjang untuk bisa berfikir dan memandang sesuatu lalu menghukumi baik atau tidak baik, Di Indonesia sendiri proses ini dinamakan sebagai belajar, belajar formal di negara ini ada beberapa tingkatan pertama TK, kemudian SD, SMP, SMA dan S1, kalau beruntung kita bisa sampai tingkat S2 bahkan S3 namun itu jarang karena biayanya tidak murah. Pada tingkat S3 inilah biasanya akan di anggap manusia yang bisa segala-galanya, bisa menggunakan akalnya sedemikan rupa sehingga mampu melaksanakan atau menjawab pertanyaan apapun.

Tapi bagi masyarakat kecil pendidikan S1 sudah merupan hal yang baik, dengan mengambil dasar bahwa mahasiswa adalah jembatan antar masyarakat dan pemerintah, pengawal jalannya pemerintahan dan masih banyak dasar lain yang menjadikan mahasiswa di puja oleh rakyat, kecendrungan ini terjadi karena masyarakat menilai pendidikan tinggi telah menjadikan manusia menjadi individual (walau ini tidak semuanya). Mahasiswa berpendidikan tinggi tapi sangat gemar membela rakyat seperti ini biasanya dinamakan sebagai Aktivis, dengan tugas begitu mulia (membela rakyat) dan respon masyarakat yang baik membuat mahasiswa aktivis ini bangga dengan gelar aktivisnya.

Satu lagi kenapa mereka bangga, aktivis yang identik dengan segala tugas mengkontrol (sosial, pemerintahan, dan sebagaiannya) diharuskan paham segala teori-teori (sosial, agama, dan segala macam teori). Untuk memperoleh gelar aktivis mahasiswa aktivis harus belajar, membaca buku dan diskusi. karena selalu bergelut dengan buku dan kemudian terjun lapangan melakukan pengawalan membuat mahasiswa aktivis ini menjadi pintar dan berpengalaman. Menjadi idola adalah hal lumrah pada diri mahasiswa tipe ini.

Menjadi aktivis bisa berangkat dari mana saja, ada pemberangkatan aktivis yang dinamai dengan organisasi ekstra (PMII, KAMMI, IMM, HMI, GMNI, dan lain sebagaiannya), dan yang berangkat dari organisasi intra kampus (HMJ (Himpunan mahasiswa jurusan), Dema (dewan eksekutif mahasiswa) Sema (senat mahasiswa) dan UKM-UKM).

Ada juga yang berangkat dari organisasi ekstra lalu masuk ke dalam organisasi Intra kampus, dengan menduduki sebagai Dema, Sema, atau Ukm. Hal ini sah-sah saja, tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Tapi realitasnya tidaklah demikian, jika mahasiswa aktivis yang ideal adalah masiswa yang pintar, cerdas, mempunyai banyak pengalaman dan cendrung tidak melakukan kesalahan seperti dalam pemerintahan (korupsi, manipulasi dalam perpolitikan, mandek kerja dsb). Maka dalam realitanya mereka cenderung sama dengan pemerintah, terbukti dalam kampus kita, seperti yang dibicarakan oleh LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) yang menggambarkan jika demokrasi kita sangatlah buruk.

Banyak kesalahan sengaja atau tidak sengaja yang mereka (Dema, Sema) buat dalam menyelenggarakan pemilu ini, cita-cita luhur para mahasiswa dahulu tidaklah berhasil, adanya indikasi kecurangan, dan penyalah gunaan wewenang membuat nama aktivis tercoreng, aktivis yang seharusnya menerapkan demokrasi yang adil malah tidak adil, sebagai kontrol sosial malah mereka sendiri belum paham apa itu sosial, menjadi jembatan rakyat dan pemerintahan malah jembatannya ambruk dan kemudian dibiarkan. Akhirnya dengan berkaca pada masa lalu, tentang kongres yang carut marut, berbelut ketidak adilan maka saya mengira Presiden mahasiswa dan jajaran Sema tidaklah berfungsi, ada hanya sebagai benalu, Mahasiwa tidak butuh presiden jika mereka sudah bisa berjalan sendiri pada jalan mahasiswa aktivis yang ideal.

Fungsi presiden sebagai koordinator kegiatan malah mati, dan ini kelihatannya akan terulang lagi, mari berdoa pada Tuhan, semoga mereka diberi hidayah.